Bekasi – Kehidupan kerukunan beragama di Indonesia, bila melihat peristiwa – peristiwa seperti yang terjadi di Banten dan tempat – tempat lain, membuat masyarakat kuatir. Walau begitu, salah satu tokoh lintas Suku dan Agama, Sadikun Lie atau akrab disapa Pak Lie, menegaskan secara umum kehidupan kerukunan beragama di Indonesia masih baik. Alasannya dilihat dari kehidupan masyarakat pada umumnya yang hidup berdampingan dalam bingkai kebhinekaan.
Sedangkan adanya praktik – praktik diskriminasi agama di lapangan, Sadikun Lie meminta aparat pemerintah di setiap tingkatan harus mampu memaknai Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara baik, sehingga dapat mengayomi setiap masyarakat dan memfasilitasi kebutuhan dalam kehidupan sosial, bertindak adil dan tidak berpihak.
“Kami tentu berharap dan meminta siapapun yang menjadi pemimpin supaya dapat arief dan bijaksana serta tidak terkontaminasi dengan berbagai kepentingan pribadi/pihak maupun kelompok, dan mampu menciptakan suasana kondusif dan focus membangun wilayah kerjanya untuk menghasilkan kesejahteraan bagi warganya,” paparnya.
Terjadinya praktik – praktik diskriminasi seperti yang terjadi di Cilegon, dalam hal khusus HKBP Cilegon, Sadikun Lie, menyesalkan tindakan dari Wali Kota dan Wakil Walikota yang menolak pendirian gereja HKBP. “Pemerintah semestinya mengayomi dan membantu serta memfasilitasi bukan di posisi menerima atau menolak. Dalam hal ini kita menilai bahwa Wali Kota dan Wali Kota telah bertindak diskriminatif dan berpihak kepada kelompok tertentu dengan ikut menandatangani pernyataan penolakkan,”
Sadikun Lie menuturkan, sebagai negara hukum tentunya siapapun tidak kebal terhadap hukum, sehingga sebaiknya ditindaklanjuti secara hukum dan atau mendapat solusi yang terbaik untuk kebutuhan sarana peribatan yang telah dijamin oleh negara.
“Sebenarnya dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat toleran, sepanjang tidak disusupi oleh provokator yang bermuatan kepentingan. Memang ada pihak-pihak tertentu yang kerap bertindak anti toleransi, tetapi dapat dipastikan ini hanya kelompok / oknum yang sekali lagi punya kepentingan tertentu yang perlu diselesaikan dengan dialog untuk membangun kesepahaman sebagai sesama anak bangsa,” terangnya.
Menurut Sadikun Lie, antara izin mendirikan tempat ibadah (IMB) harus dipisahkan dengan kebebasan beribadah. Kalau untuk mendapatkan izin mendirikan gereja sepanjang itu merupakan kebutuhan untuk melaksanakan ibadah, maka harus dipenuhi alias diberikan izin sepanjang persyaratan sudah cukup, jangan dipersulit. Andaikatapun persyaratan untuk izin mendirikan tempat ibadah belum bisa dipenuhi, tetap hak dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah harus dijamin oleh negara/pemerintah. “Ini harusnya dipahami oleh semua pihak, maka tidak akan ada lagi konflik horizontal dalam pembangunan rumah ibadah,”katanya.
Menutup perbincangan, Sadikun Lie berharap sekaligus meminta semua warga negara Indonesia dapat bekerjasama dan bersama bekerja untuk menjaga kerukunan, terlepas apapun suku agama, ras dan golongan. Para founding father telah sepakat mendirikan Indonesia sebagai satu nusa, satu bagsa dan satu bahasa dalam kebhinnekaan, ini adalah konsensus final yang harus kita jaga demi kejayaan dan kemakmuran serta kehormatan bangsa,”pintanya.
Sadikun Lie, mengatakan adanya kerukunan di sesama anak bangsa inilah yang melahirkan Indonesia. “Indonesia identik dengan Pancasila dan Pancasila adalah Indonesia, tidak boleh ada faham ideologi lain yang boleh menggantikan Pancasila. Dari sudut pandang iman Kristen, kerukunan juga menjadi kunci untuk Indonesia diberkati Tuhan (Mazmur 133:1-3). Amin,”tegasnya.
