Resensi Buku Refleksi 100 Tahun GPdI Mengungkap Dinamika di GPdI

0
Cover Depan dan Belakang Buku Refleksi 100 Tahun GPdI, Dr. S. Tandiassa, M.A.

Jakarta – Pada tahun 2021 seorang pendeta, juga seorang yang menjabat Ketua Majelis Daerah (MD) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), yang bernama Dr. S. Tandiassa, M.A. meluncurkan buku berjudul “Refleksi 100 Tahun GPdI”.

Mengangkat Judul “Refleksi 100 Tahun GPdI” menjadi daya tarik tersendiri. Pasalnya, GPdI menjadi satu-satunya Gereja aliran Pentakosta yang melayani di bumi Nusantara yang saat ini mampu bertahan dan mencapai satu ( I ) Abad, pada Selasa (30/03/2021).

Buku “Refleksi 100 Tahun GPdI”, yang ditulis Dr. S Tandiassa, M.A, yang memulai penulisannya dengan menjabarkan secara jelas maksud dari judul buku, kata “Refleksi”. dengan dibagi, Kata Pengantar, Pendahuluan, Sepenggal Sejarah GPdI, Krisis Kepemimpinan, Krisis Kepercayaan, Krisis Moral, Memulai Babak Baru dan ditutup dengan memberikan data referensi buku yang digunakan.

Sebagai seorang pendeta yang bergelar Doktor, penulis menulis dengan memberikan latarbelakang atau bertolak dari sejarah GPdI yang memang menjadi pusat dari penulisan buku ini. Sejarah itupun diambil dari catatan website resmi milik GPdI. 

Menjadi pertanyaan, data yang digunakan dalam buku ini dan bersumber dari website resmi GPdI, diantaranya, tentang jumlah jemaat GPdI saat ini mencapai 1,5 juta, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau hanya sebatas angka saja? Sebab tidak ada penjelasan mekanisme mendapatkan data jumlah jemaat GPdI.

Selain itu, masih dikutip penulis dari website resmi GPdI, yang ditulis dalam buku di halaman 15, “Pada tahun 1924 Gereja Bethel Temple mengirim sebuah tenda besar yang dapat dipasang untuk kebaktian. Rev Groesbeck berkhotnah….” Tendanya di pasang di mana dan Rev. Groesbeck berkhotbah di mana? Tidak ada data yang jelas.

Begitupun, di halaman 23, periode kepemimpinan, ditulis Maret 1921 – 19 Maret 1923, dipimpin Pdt. DHW. Weenink Van Loon. Tiba – tiba muncul kepemimpinan tahun 1942 – 1947, Pdt. HN. Runkat. Pertanyaannya, periode 1923 – 1942, siapa yang pimpin? Penulis juga masih menggunakan data dari website resmi GPdI.

Walau begitu, lewat referensi yang dipakai penulis, telah membuat (mampu) pembaca buku ini mengetahui, bagaimana perjuangan pemberitaan Injil di masa – masa awal Gereja Pantekosta. Maaf yang benar pada waktu itu menggunakan kata “PANTEKOSTA atau PENTAKOSTA”? sebab penulis dalam buku ini dari awal hanya menulis singkatan GPdI.

Penulis juga sangat cermat menggunakan referensi keilmuan dalam mendukung “kekuatan” dari isi buku yang secara gamblang membuka adanya perpecahan di tubuh GPdI. Walau lagi – lagi sumbernya datang dari website resmi GPdI.

Bila ditelusuri dan diberikan urutan terjadinya perpecahan di masa kepemimpinan dari awal GPdI sampai usia satu ( 1 ) abad. Pertama, periode Pdt. HN Rungkat, 1942 – 1957, lahir 5 Gereja pecahan, GIA (1946), GPdI Siburian (1948), Gereja Sidang Jemaat Pentakosta (1951), GBIS (1952), GPPS (1959). 

BACA JUGA  Alumni STT INTI Berbagi Pengalaman Melayani “Set The Pace”

Kedua, periode, Pdt. E. Lesnusa, 1957 – 1973, lahir 5 Gereja pecahan, GPPS (1959) GPdI Sianturi (1966), GPI (1966), GPE (1967), GBT (1970)

Ketiga, periode, Pdt. DHW. Weenink Van Loon, Maret 1921 – 19 Juni 1923, lahir 3 Gereja pecahan, GSJA (1931), Sidang – sidang Jemaat Allah (1936), GPdI Sinaga (1941).

Pada periode kepemimpinan Pdt. WH Bolang, 1973 – 1980,  dan Pdt. A.H. Mandey, 1980 – 2012, serta Pdt. DR. MD. Wakkary, 2012 – 2017, GPdI bebas dari perpecahan.

Penulis mengungkapkan soal adanya perpecahan. Padahal perpecahan adalah hal biasa dalam berorganisasi. Sebab sejak lahirnya sebuah organisasi, sudah harus disadari satu waktu (kalau sudah besar) akan ada perpecahan. Coba cari organisasi besar mana yang tidak terjadi perpecahan?

Di buku ini juga penulis mampu mengungkap GPdI yang sudah mencapai 100 Tahun ( 1  Abad  ) ternyata hanya dipimpin oleh 7 Orang. Ini dikarenakan di lingkungan GPdI tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk siap memimpin.

Bahkan, penulis buku ini melihat GPdI pernah dan mungkin sedang mengalami krisis kepemimpinan. Sayang, dalam catatan ini penulis tidak memberikan data yang kuat, tepatnya argument yang ada lebih pada subjektifitas.

Misalnya, di halaman 37, “Mengapa muncul pertanyaan – pertanyaan tentang siapa yang bisa memimpin GPdI ke depan. Tentu karena mereka tidak lagi melihat adanya sosok calon pemimpin yang memiliki kewibawaan, charisma, dan integritas, yaitu unsur – unsur yang mutlak  melekat dan memancar dari seorang pemimpin”.

Begitupun contoh yang digunakan penulis untuk memperkuat ungkapan telah terjadi krisis kepemimpinan, penulis sangat subjektif, missal yang tertuang di halaman 59 – 61. Termasuk contoh yang digunakan di halaman 64-68. Tampak penulis mencoba menggali dan mensejajarkan masalah kepemimpinan tingkat daerah dengan masalah kepemimpinan nasional (pusat).

Tetapi di sisi lain, penulis mampu membahas dengan terbuka bagaimana menjadi syarat/kriteria menjadi seorang pemimpin organisasi Gerejawi. Tetapi, mungkin penulis lupa atau abai atau sengaja tidak memberikan catatan, dimana organisasi Gereja yang dibahas penulis adalah organisasi yang menggunakan system demokrasi (pemilihan yang dilakukan manusia kepada calon atau tokoh tertentu). Dan bukan menggunakan system teokrasi.

Menggunakan system demokrasi, maka memiliki kewibawaan, charisma, dan integritas, bukanlah syarat utama dan mutlak. Sebab dalam system demokrasi syarat utama adalah popular. Seseorang yang tidak popular, sulit akan mencapai kemenangan. Untuk itu, calon baik team dari calon harus mampu mensosialisasikan atau “dikampanyekan” sosok yang menjadi calon, dengan cara demokrasi dan tidak melanggar aturan, lebih berpeluang untuk terpilih.

BACA JUGA  Survei UPPK STT INTI Jemaat Tuhan Rindu (Ingin) Ibadah Onsite

Harus diakui, penulis dalam buku “Refleksi 100 Tahun GPdI” ini cermat mengambil narasumber-narasumber untuk penguatan opini (termasuk pertanyaan – pertanyaan) yang dihadirkan penulis. 

Kesimpulannya, buku dengan 178 halaman ini sangat menarik, dan telah menambah “membuka” informasi, pengetahuan pembaca bagaimana perjalanan Gereja yang sudah mencapai satu ( 1 ) abad, ternyata tidak mudah. Ada banyak dinamika yang dilewati, dan ada banyak pergumulan yang digumuli.

Untuk itu, penulis buku ini telah memberikan “warning” kepada para pelaku structural maupun pada generasi muda organisasi Gereja ini untuk berusaha mengindari berbagai, yang dapat membuat organisasi ini hancur ditelan sejarah.

Niat baik penulis, perlu diapresiasi, dan jangan dilihat secara subjektif, karena jelas dari halaman pendahuluan sampai akhir buku ini terurai sebuah pergumulan penulis untuk ikut menyumbang pikiran demi tetap adanya organisasi yang dicintai. “Buku ini dipersembahkan kepada seluruh hamba Tuhan GPdI,” tulis Dr. S Tandiassa, M.A, dipembuka bukunya ini.

Dan, bila ada pembaca yang keberatan, maka namanya menulis buku adalah sebuah karya, yang dapat disebut karya akademis. Artinya, dalam penulisan buku “bebas” dari tuntutan hukum bila isi dari bukunya yang berbadan hukum penerbitan itu sekalipun tidak sesuai data atau referensi. 

Jalur satu – satunya bagi yang merasa keberatan atau dirugikan dengan hadirnya sebuah buku adalah mengirim surat kepada penerbit dan penulis untuk segera mencabut dari edaran buku tesebut. Dalam hal ini kepada penerbit Moriel Institute, yang beralamat di Jl. Candi Gebang 52, Condong Catur Yogyakarta atau kepada penulisnya, Dr. S. Tandiassa, M.A.

Bila langkah itu tidak diterima penulis, maka bisa diambil langkah lain. Yaitu melahirkan buku tandingan. Masih segar diingatan pembaca ketika Mantan Wakil Presiden, B.J. Habibi menerbitkan buku “Detik-detik yang Menentukan – Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi”

Seperti diberitakan detik.com, Kamis (26 September 2006) dengan judul “Minta Habibie Merevisi, Prabowo Ancam Buat Buku Tandingan”. Mantan Pangkostrad Letjen Purn Prabowo Subianto meminta Prof BJ Habibie merevisi bukunya. Prabowo membantah tulisan Habibie mengenai dirinya. 

Bila Habibie tak mau merevisi, mantan menantu Soeharto ini mengancam akan membuat buku tandingan. “Saya akan bikin buku tandingan versi saya sendiri, jika memang Habibie tidak mengoreksi pernyataannya di buku tersebut,” kata Prabowo

Begitupun dengan yang baru – baru terjadi, dimana PBNU meminta Mendikbud menarik buku karena hilangnya nama pendiri PBNU dalam buku sejarah.

Kata penutupnya, buku harus dijawab dengan buku.

Apa pendapat anda tentang post ini ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini