JAKARTA – Pertemuan Majelis Pusat (MP) dan Majelis Pertimbangan Rohani (MPR) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang berlangsung, Senin (10 – 11 /04/2023), terjadi di sebuah hotel di Jakarta.
Tampak duduk di Sekretaris Umum (Sekum) MP, Pdt. Elim Simamora, Ketua Umum MP, Pdt. DR. Johnny Weol, dan Ketua MPR, Pdt. Harry Gultom serta satu anggota MPR, Pdt. Jotje Poluan.
Pertemuan Majelis Pusat (MP) dan Majelis Pertimbangan Rohani (MPR) pada Senin – Selasa (10 – 11/04/2023) berlangsung sesuai yang diharapkan. Dimana pihak MPR akan menyampaikan hal – hal yang terjadi di lingkungan GPdI.
Pada kesempatan itu Pdt. DR. Johnny Weol memberikan banyak waktu kepada Ketua MPR, Pdt. Harry Gultom, untuk mengungkapkan berbagai hal yang ditemui (diperoleh) MPR di lapangan. Media ini mencatat selama 2 hari pertemuan berlangsung, hal – hal yang dianggap membuat gaduh dan yang diindikasikan melanggar AD/ART, tidak seperti yang dikembangkan di tingkat gembala – gembala GPdI.
Dalam pertemuan itu Pdt. H Gultom menyampaikan berbagai hal yang terjadi di lingkungan GPdI di antaranya Musyawarah Daerah Maluku Utara, Musyawarah Daerah Sumatera Selatan dan soal laporan keuangan.
Apa yang disampaikan oleh Pdt. H. Gultom dibahas secara transparan serta tuntas oleh semua peserta yang hadir, baik MP ataupun MPR. Semua diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan sesuai yang diketahui dan sesuai fakta – fakta di lapangan tanpa dibatasi waktu.
Setiap hal yang terjadi di lingkungan GPdI dibedah dari berbagai perspektif oleh MP dan MPR dengan menampilkan cara – cara yang sopan, serius dan penuh keakraban serta kedekatan satu dengan lainnya. Sehingga setiap persoalan yang dibahas berjalan tanpa ada ketegangan satu dengan lainnya.
Semua hal yang dibedah sampai tuntas pada Pukul 10.00 Wib, Senin (10/04/2023). Walau tidak diberikan kesimpulan tapi sudah dapat diketahui mana hal yang perlu ditindaklanjuti atau tidak. Pasalnya semua peserta yang hadir memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang diketahui, juga karena banyak yang hadir terlibat langsung dengan persoalan – persoalan yang dibahas.
Bisa dikatakan semua hal yang dibahas dianggap selesai dan dapat diterima oleh Ketua MPR, Pdt. H. Gultom, karena disisa waktu yang ada, ia tidak memberikan argumen lagi, selain mempertahankan keinginannya meminta Musda ulang di Sumsel.
Karena masih ada waktu, seperti diketahui agenda pertemuan ini dua hari satu malam, Pdt. DR. Johnny Weol, sampai berkata ada lagi hal yang akan dibahas (sambil wajah dan mata Pdt. DR. Johnny Weol diarahkan kepada Pdt. H. Gultom).
Walau sudah tuntas pembahasan di pertemuan hari pertama. Tapi pada saat mau tutup hari pertama, Pdt. Johnny Weol masih menawarkan adaya pertemuan besok paginya dan bila ada hal – hal yang perlu dibahas dapat dibahas juga sampai tuntas.
“Kita manfaatkan waktu yang ada, besok kita bertemu lagi di ruangan ini. Kalau masih ada yang akan kita bahas, ayo kita bahas dan selesaikan,” begitu tawaran Pdt. DR. Johnny Weol, dan diterima oleh peserta pertemuan. Walau ada Anggota MP dan MPR yang memang harus kembali ke tempat masing – masing di pagi hari tapi tetap berusaha menyempatkan hadir di pagi hari baru pulang.
Pdt. H. Gultom : Saya Tidak Tahu Aksi di Sentra GPdI
Pagi selesai sarapan, pukul 8:30 Wib, peserta semuanya kembali masuk di ruangan pertemuan. Pada pertemuan pagi Selasa digunakan oleh peserta baik MP ataupun MPR untuk mengungkapkan berbagai hal yang terjadi di lingkungan GPdI sepengetahuan masing – masing, termasuk membahas aksi (unjuk rasa) di depan Sentra GPdI.
Pada pagi hari Selasa (11/04/2023), Pdt. H. Gultom menegaskan bahwa kalau ada yang mau melengserkan Pdt. Johnny Weol maka ia tidak akan tinggal diam memberikan bantuan. “Saya dan Pdt. DR. Johnny Weol bersahabat. Saya tidak akan lupa kunjungan Pdt. Johnny Weol ke tempat kami,”kata Pdt. H. Gultom.
Lebih jauh katanya, bila Pdt. DR. Johnny Weol dilengserkan maka ia pun akan ikut lengser. Pernyataan itu membuat peserta bertanya soal keterlibatan MPR dalam aksi unjuk rasa di Sentra GPdI.
Mendengar apa yang dikatakan Pdt. H. Gultom, peserta pertemuan mendapatkan kesempatan bertanya dan menyayangkan nama Ketua MPR terbawa – bawa dalam aksi di depan Sentra GPdI. Apalagi dalam pembacaan WA di depan Sentra GPdI itu ada permintaan MPR untuk supaya Pdt. DR. Johnny Weol dan jajarannya turun.
“Nama saya yang terbawa-bawa di aksi di depan Sentra GPdI. Saya tidak terlibat dan tidak tahu jalannya aksi tersebut. Tapi kalau memang mau meminta pertanggunganjawab, biarlah saya yang bertanggungjawab,” Kata Pdt. H. Gultom sebagai Ketua MPR GPdI.
Seperti sudah ditulis diawal berita ini, Pdt. DR. Johnny Weol tampak dalam pertemuan ini lebih banyak mendengar, tiba – tiba bicara dan “membela” Pdt. H Gultom. “Bisa saja nama Pdt. Harry Gultom dibawa-bawa dalam aksi depan sentra GPdI. Tapi memang yang disebut oleh orang yang berorasi salah satunya adalah nama Ketua MPR,”kata Pdt. DR. Johnny Weol.
Pada kesempatan itu supaya pembahasan menjadi terang benderang maka diperdengarkanlah (memutar) audio—suara aksi di depan Sentra GPdI. DI audio yang diperdengarkan, jelas sekali yang berorasi membacakan WA, dan di situ terdengar nama Ketua MPR yaitu Pdt. Harry Gultom dan salah satu hamba Tuhan GPdI dari Yogyakarta, Pdt. Samuel Tandiyasa.
Salah satu peserta pertemuan MP dan MPR mengatakan WA yang dibacakan oleh yang berorasi di depan Sentra GPdI jelas menyebut nama Pdt. H Gultom. Dalam pertemuan ini diperlukan klarifikasi yang serius dari Pdt. H Gultom. “Apakah WA yang dibacakan oleh yang berorasi itu benar kiriman dari Pdt. H Gultom?” tanya salah satu peserta pertemuan MP dan MPR.
Jawaban dari Pdt. H Gultom, tidak bergeser sedikitpun sejak awal pertemuan MP dan MPR. “Apapun bentuk tanggungjawabnya saya akan bertanggungjawab termasuk bila harus di depan polisi tapi demi Tuhan bukan saya. Sekali lagi bentuk tanggungjawab ini saya ambil demi lembaga yang saya pimpin—tidak mungkin saya tidak bertanggungjawab,” Jawa Pdt. H. Gultom.
Banyak peserta meminta Pdt. H Gultom untuk membuka siapa yang membuat redaksi yang dibacakan dalam orasi tersebut. Isinya meminta Pdt. DR. Johnny Weol dan jajarannya turun dari MP GPdI.
Permintaan peserta itu tetap dijawab oleh Pdt. H. Gultom dengan berkata bahwa ia tidak tahu menahu dan tidak terlibat. “Demi Tuhan saya tidak tahu, Saya juga tahu itu dari media sosial. Tapi bapak – bapak di sini pasti tahulah gaya bahasa (tulisan) siapa yang dibacakan diaksi itu,” kata Pdt. Harry Gultom.
Persoalan Hukum
Pada pertemuan itu muncul juga pembasahan persoalan hukum dimana MPR terlibat menjadi saksi pelapor yang dilaporkan oleh seorang hamba Tuhan bukan dari GPdI.
Pada kesempatan itu, Pdt. H. Gultom, menegaskan menjadi saksi itu bukan atasnama MPR tetapi atasnama pribadi. Pada kesempatan yang sama ia meminta waktu soal adanya keinginan MPR tidak terlibat dalam saksi pelapor. Alasannya untuk menarik diri dari saksi pelapor harus berkomunikasi dengan rekan – rekannya.
Pertemuan MP dan MPR ini telah menjadi pemandangan menarik dan perlu dicontoh karena kalau selama ini berkembang seakan MP dan MPR ada perbedaan, ternyata tidak. Bahkan dalam pertemuan ini telah terjadi perbincangan dimana MP dan MPR akan secara bersama – sama membangun GPdI, termasuk hadir dalam berbagai kegiatan, seperti Mukerda – Mukerda atau acara lainnya.
Bahkan dalam pertemuan MP dan MPR ini telah disepakati akan dilangsungkan fellowship (pertemuan) MP dan MPR secara rutin dalam 2 atau 3 bulan sekali. “Saya usul pertemuan pertama di tempat Ketua MPR,”Kata Pdt. Brando Lumatauw.
Peserta yang hadir semuanya setuju. Pertemuan ditutup dengan doa dan pengumuman oleh Bendahara Umum, bahwa baik MP atau MPR yang hadir, biaya perjalanan (tiket pesawat) kali ini bisa di reimburse.
