Pdt. Japarlin Marbun bersalaman dan berbincang dengan Presiden RI, Ir. Joko Widodo dan pertemuan.

JAKARTA – Pengakuan Pdt. DR. Japarlin Marbun siap dicalonkan menjadi Ketua Umum (Ketum) Badan Pengurus Pusat (BPP) Gereja Bethel Indonesia (GBI) dengan membawa visi (moto) Great a Gain” dan keinginan untuk mengembalikan hak gembala dan pendeta hadir di sidang sinode ikut menentukan perjalanan GBI secara nasional—memilih Ketua Umum, mendapatkan reaksi positif dari para gembala dan pendeta di lingkungan GBI.

Sedangkan apa yang dilakukan oleh Badan Pengurus Harian Sinode, periode 2019 – 2023, mengamandemen aturan (pasal) tentang pemilihan telah menghilangkan hak dan keterlibatan gembala atau pendeta untuk ikut menentukanjalannya Sinode secara nasional, mendapatkan banyak tanggapan adanya keinginan untuk mengembalikan TTG yaitu hak gembala dan pendeta dalam pemilihan Ketua Sinode.

Seperti tulisan dari Pdp. Rolas Tampubolon, SH sampai memberikan waktu membahas masalah tersebut dengan memberi judul tulisannya “Kenapa Sinode GBI Hanya Pertemuan Raya?”

Tulisannya yang beredar di grup – grup WA lingkungan pendeta dan gembala GBI. “Sebentar lagi yaitu tanggal 23-25 Agustus 2023, GBI akan menyelenggarakan Sinode GBI (meskipun mengalami degradasi dengan menyebut Sinode sebagai pertemuan raya sesuai surat undangan sinode VXII GBI Nomor 045/S-XVI/SU/BPP GBI/III/2023 tanggal 20 Maret 2023),”.

“Kenapa bisa seperti itu? Bisa saja ada kekhawatiran oleh kalangan tertentu jika menyebutkan sinode sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam undangan sinode, padahal jika berkaca dari TTG GBI (Pasal 10 angka 1 TTD dan Pasal 38 huruf a TT) pengertian sinode di kalimat pertama adalah sidang pengambilan keputusan tertinggi, barulah setelahnya pertemuan raya GBI. Namun, dalam undangan sinode VXII GBI justru yang muncul adalah pertemuan raya GBI dan menghapus pengambilan keputusan tertinggi. Sekali lagi, kenapa bisa seperti itu?”

“Saya menemukan hal menarik, yaitu secara historis sinode bukan suatu pertemuan raya yang bersifat selebrasi. A. Agus Widodo (2022, 111) menyatakan Sinodalitas memiliki beberapa kekhasan yang tidak hanya berlaku pada masa patristik tetapi pada masa sekarang. Pertama sinodalitas mendapatkan tempat yang sungguh istimewa karena disitulah gereja menghadapi tuntutan, dan tantangan dari dalam dan dari luar serta kebutuhan untuk merumuskan, memantapkan dan mengkomunikasikan identitasnya,”.

“Kedua, pada masa patristik ini diletakkan dasar-dasar yang kuat tentang sinodalitas Gereja atau tentang praksis sinode dalam gereja. Ketiga pada zaman patristik telah berkembang jenis sinode berdasarkan siapa yang meprakarsai termasuk siapa yang berhak memimpin. Keempat sinode pada masa patristik melibatkan banyak orang, tidak hanya para hirarki atau pemimpin gereja,”. 

BACA JUGA  Ibadah Syukur PGI, Pdt. Gomar Gultom Berikan Refleksi Awal Tahun 2021

“Kembali pada soal sinode di GBI. Secara alat kelengkapan organisasi GBI, sinode merupakan kelengkapan yang paling tinggi setelah MPL. Karena itu sinode semata-mata bukan pertemuan raya saja yang bersifat sekunder atau tambahan. Namun harus melukiskan sinode sebagai forum pengambil keputusan tertinggi yang bersifat primer atau yang utama. Ini kuncinya,”. 

“Melihat kondisi demikian maka tidak salah jika salah seorang pendeta di GBI yang termasuk senior menyatakan kepada saya beberapa waktu lalu, bahwa ia tidak akan hadir dalam sinode karena hak suara pendeta tidak ada lagi. Ya, itulah realita saat ini yang dihadapi, jika tidak ada upaya remedial yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (BPP atau MPL), kedepan pernyataan-peryataan sejenis akan terus didengar oleh telinga kita,”. 

“Jika dibiarkan, bisa saja nanti Tagline SEHATI pun akan luntur dengan sendiri, sehingga nanti akan ada yg mengatakan, SEHATI DENGAN TUHAN DAN INJIL YES, TETAPI SEHATI DENGAN OKNUM, NO WAY,” demikian tulisan yang sudah beredar di grup – grup WA.

Pilih Pdt. DR. Japarlin Marbun maka Hak Memilih Gembala Terealisasi

Pdt. DR. Japarlin Marbun menyemangati rekan – rekan gembala dan pendeta yang daerahnya belum menyelenggarakan Sidang Majelis Daerah (SMD) agar semua berfokus kepada kehadiran dalam SMD. 

“Kalau di tanggal penyelenggaraan SMD ada rekan – rekan yang memiliki agenda kerja lain, saya berharap untuk fokus hadir dalam SMD. Dan gunakan hak untuk memilih saya menjadi calon Ketua BPP GBI,”katanya.

Alasan Pdt. DR. Japarlin Marbun meminta fokus, karena pencalonan Ketua BPP GBI, dimulai dari SMD. Setelah itu nama – nama yang dipilih di SMD akan disaring oleh MPL untuk mendapatkan 5 nama teratas.

“Kalau para gembala dan pendeta bisa mencatatkan nama saya (Pdt. DR. Japarlin Marbun) paling atas disetiap SMD, ini menjadi titik terang dari perjuangan kita untuk mengembalikan hak – hak gembala dan pendeta dalam menentukan jalannya Sinode secara nasional dalam hal memilih Ketua Sinode”

Bagi Pdt. DR. Japarlin Marbun, “menang” menjadi Ketua BPP, otomatis dirinya memiliki peluang untuk mengembalikan tata gerja (aturan) pemilihan kepada tata gereja sebelum diamandemen Badan Pengurus Harian (BPH) Periode 2019-2023.

BACA JUGA  Kompetisi Para Calon Ketua Umum GBI Dimulai Setelah Sidang Sinode XVI Dibuka Dirjen Bimas Kristen

“Saya berjanji untuk mengembalikan hak gembala dan pendeta dalam mengambil keputusan secara nasional di Sidang Sinode, diantaranya soal pemilihan Ketua Sinode,”

Pdt. DR. Japarlin Marbun dengan berani berjanji karena saat Sidang Sinode tahun 2019 (periode 2019 – 2023) di SICC, aturan pemilihan untuk diwakilkan sudah ditolak oleh flor Sidang Sinode.

“Makanya ketika tim ad hoc dibentuk BPH (namanya sebelum menjadi BPP), saya yang dilibatkan langsung menolak ketika mengetahui adanya pembatasan hak gembala dan pendeta dalam menentukan jalannya Sinode secara nasional, dalam hal memilih Ketum BPH,”

Apa daya, Pdt. DR. Japarlin Marbun hanya seorang diri dengan skenario yang sudah diatur. Cara satu-satunya sebagai bentuk tanggungjawab kepada keinginan mayoritas masyarakat GBI, ia mengundurkan diri dan menegaskan tidak ikut bertanggungjawab atas adanya pembatasan yang dibuat untuk keterlibatan gembala dan pendeta memilih Ketum BPH (sekarang Namanya BPP).

Dari penjelasan itu, jelas yang membuat Pdt. DR. Japarlin Marbun, turun gunung, terpanggil dan mau dicalonkan sebagai Ketua BPP karena ingin mengembalikan hak gembala dan pendeta serta yang menjadi keinginan mayoritas warga GBI. 

Pada perbincangan dengan media ini, Pdt. DR. Japarlin Marbun, masih menyimpan hal lain, di antaranya soal keputusan atau hasil amandemen, yang mestinya diberlakukan setelah disahkan di Sidang Sinode.

“Saya bingung, saya tidak mau komentar. Tapi secara umum organisasi dalam melakukan amandemen, harusnya ada pengesahan di tingkat tertinggi, kalau GBI ya, mestinya di Sidang Sinode. Walau memang ada mandat dari Sidang Sinode untuk membentuk panitia ad hoc. Tapi daripada kita menghabiskan energi membahas hal itu, saya berpikir kalau kita menang tentu dengan segera kita kembalikan,”tutupnya dengan meminta agar di SMD – SMD yang sedang berlangsung supaya namanya diusahakan menjadi calon Ketum paling atas agar masuk 5 besar saat pemilihan pada tgl 23 – 25 Agustus 2023.

Apa pendapat anda tentang post ini ?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini