Jakarta – Perayaan Natal ( 25 Des 2022) dan Tahun Baru ( 01 January 2023) mendapatkan perhatian penuh dari Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi), dalam rapat terbatas, Senin (19/12) di Istana.
Presiden, Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan suasana Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) aman dan nyaman, karena berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi, diperkirakan ada 44 juta orang akan bepergian saat Nataru. Untuk itu, para pemangku kepentingan di berbagai sektor diminta harus bersiap mengantisipasi gangguan dan masalah selama Nataru sehingga masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. dalam konferensi pers setelah ratas menjelaskan, secara umum pemerintah sudah siap terutama kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan Nataru.
Kesiapan dimaksud mulai dari lalu lintas, ketersediaan bahan pokok, kelancaran pasokan BBM, pengamanan peribadatan, hingga pengamanan perayaan tahun baru 2023.
Sedangkan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kepolisian berupaya memastikan seluruh rangkaian terkait Nataru bisa terselenggara dengan lancar, aman, dan baik. Mulai dari kegiatan masyarakat mudik dan balik, ibadah malam Natal dan merayakan Natal, perayaan malam tahun baru.
Terkait transportasi arus mudik dan arus balik, Polri sudah mempunyai pola pengaturan lalu lintas pada saat terjadi kepadatan, baik contra flow maupun satu arah. Polri akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan ini.
Untuk pengamanan Nataru ini kata Listyo Sigit Prabowo, ada 166.791 personel yang dilibatkan untuk pengamanan, terdiri dari 101 ribu personel Polri dan 23 ribu personel TNI, serta sisanya dari stakeholder terkait. Pegamanan ini dikosentrasikan kepada 56.636 objek, terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, obyek wisata, dan obyek kegiatan perayaan tahun baru.
Polri juga menyiapkan 2.629 posko terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu. Terkait pengamanan pada malam Natal, Polri bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat seperti Banser, GP Ansor, dan ormas lainnya untuk mengamankan tempat-tempat ibadah. Ini menunjukkan bagian dari toleransi yang sangat baik di Indonesia.
Selain pengamanan, pemerintah baik pusat dan daerah serta TNI, juga Polri akan terus memperhatikan dan memastikan harga sembako terkendali pada saat Nataru.
Pemerintah melalui BPH Migas juga menjaga dan memastikan ketersediaan pasokan BBM dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Guna memastikan kelancaran pendistribusian BBM selama nataru, telah dibentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyediakan dan melayani kebutuhan energi masyarakat. Satgas ini jadi saluran penghubung dalam manajemen transportasi dan energi dalam rangka mengamankan perayaan nataru.
Pemerintah memastikan akan berkoordinasi intensif. Pihak BPH Migas, Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, hingga PT Jasa Marga berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan kondusivitas nataru.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Jakarta (19/12), mengatakan meskipun konsumsi BBM meningkat, stok pertalite tahan untuk 21 hari kedepan. Selain itu, ketersediaan gas hingga avtur untuk penerbangan, punya ketahanan stok di atas 17 hari. Begitupun dengan kondisi stok LPG nasional juga dijaga dalam kondisi aman, dengan proyeksi ketersediaan hingga 15 hari.
Menteri Agama Keluarkan Surat Edaran Isinya “Jaminan” Keamanan Jalannya Perayaan Natal 2022
Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE), dalam hal ini Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perayaan Natal Tahun 2022 pada Masa Pandemi COVID-19. SE ini ditetapkan pada Senin (19/12).
Menurut Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay, kepada media ini, Urgensinya penerbitan SE perayaan Natal 2022, diantaranya bertujuan, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan Perayaan Natal Tahun 2022. Juga untuk mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
SE ini katanya, mengatur sejumlah ketentuan pelaksanaan perayaan Natal tahun ini. Pertama, gereja atau tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.
Kedua, jumlah jemaah yang mengikuti ibadah secara luring maksimal 100% dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Penambahan kapasitas ruangan ibadah atau jumlah jemaah dapat memanfaatkan ruang permanen atau tidak permanen (tenda) yang masih berada dalam lingkungan gereja.
Ketiga, pengelola gereja wajib melakukan sosialisasi protokol kesehatan, melakukan pengecekan suhu, menyediakan hand sanitizer, sarana cuci tangan, masker cadangan, dan melakukan disinfeksi secara berkala di lingkungan gereja.
Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, melengkapi dosis vaksin dan dosis booster, serta melakukan testing saat bergejala untuk menekan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 selama periode Nataru.
