BEKASI – Baru 2 minggu Pdt. DR. Japarlin Marbun menyatakan secara terbuka siap mengikuti kontestan Bakal Calon (Balon) untuk pencalonan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI), dengan mengusung perjuangan mengembalikan Tata Gereja, khususnya hak para gembala menentukan (memilih) Ketua Umum BPP secara langsung tanpa diwakilkan ternyata mendapatkan reaksi positif.
Terbukti pada Sidang Majelis Daerah (SMD) GBI Bekasi, yang berlangsung Rabu (5/3/2023), di aula GBI Bethany yang digembalakan, Pdt. Wiweko, dalam pemilihan Balon Ketua Umum BPP Sinode GBI, periode 2023 – 2027, Pdt. DR. Japarlin Marbun, berada diurutan kedua setelah nama incumben atau petahana, Pdt. DR. Rubin Adi Abraham.
Sebagai informasi, di SMS – SMD yang berlangsung sebelum Pdt. DR. Japarlin Marbun menyatakan secara terbuka siap berkompetisi, petahana selalu diputus aklamasi.
“Aklamasi itu terjadi karena ada narasi yang beredar bahwa saya tidak bersedia maju. Akibatnya banyak yang ingin memilih saya, ikut menyetujui untuk aklamasi,” kata Pdt. DR. Japarlin Marbun.
Mendapatkan suara urutan 2 di SMD Bekasi, sebagai Balon Ketum BPP Sinode GBI, kata Pdt. DR. Japarlin Marbun, menjadi bukti para gembala GBI tidak rela suara pemilihan Ketum BPP hanya diwakilkan kepada Majelis Pekerja Lengkap (MPL).
“Ini bukti kuat bahwa mayoritas gembala tidak ingin suara mereka untuk memilih (menentukan) perjalanan kepemimpinan GBI secara nasional diwakilkan kepada MPL,”
Alasan yang ditemukan oleh Pdt. Japarlin Marbun, para gembala mau menentukan atau memilih secara langsung Ketua Umum GBI, karena itu menjadi kebanggaan tersendiri dan plus dapat berfellowship dengan rekan – rekan dari berbagai daerah.
“Saya kira wajar mereka menginginkan hal tersebut. Kalau negara Indonesia saja menghargai hak warga negaranya dari sistem pemilihan dengan diwakilkan kepada DPR – MPR menjadi pemilihan langsung, masa iya kita gereja malah membatasi hak gembala,”
Pdt. DR. Japarlin Marbun bertanya, apa salah kalau gembala memilih langsung Ketum? Apa ada yang dirugikan bila gembala memilih secara langsung? “Tidak ada yang salah dan tidak ada yang dirugikan. Kalau mau bicara uang, uang yang ada di BPP itu uang para gembala juga, dalam hal ini BPP hanya mengelolah,”jawabnya.
Untuk itu, Pdt. DR. Japarlin Marbun, mengajak gembala – gembala di daerah yang belum SMD yang ingin mengembalikan hak gembala berbicara dan memilih Ketum BPP secara langsung untuk dapat memilihnya sebagai Balon Ketum BPP di SMD – SMD.
Khusus kepada daerah – daerah yang akan melangsungkan SMD pada bulan April di antaranya tanggal, 10 – 11 Maluku Utara, tanggal 11 – 13 Sumatera Utara – Aceh, tanggal 12 – 13 Papua, tanggal 12 – 13 BPLN USA, tanggal 12 – 13 Jambi – Bengkulu dan tanggal 18 – 20 TC dan PATENG, tanggal 25 – 27 Sullteng, tanggal 25 – 26 Kalsel, tanggal 27 – 28 Barito, tanggal 25 – 27 Kaltim serta tanggal 27 – 28 Kaltara, Pdt. DR. Japarlin Marbun meminta kepada rekan – rekan seperjuangannya untuk menginformasikan (mensosialisasikan) dan mengajak kepada rekan – rekan gembala yang belum tahu tentang perjuangannya untuk mengembalikan hak gembala dalam menentukan kepemimpinan nasional GBI.
Pdt. DR. Japarlin Marbun, yang sudah merasa nyaman mengurusi pengembalaan dan sudah ingin bebas mengurus organisasi karena sudah sejak selesai S1 mengurus sinode GBI harus “turun gunung” dan merasa sepenanggungan dengan para gembala untuk mewujudkan atau mengembalikan Tata Gereja dalam hal melibatkan gembala – gembala untuk memilih langsung Ketum BPP Sinode GBI.“Saya prihatin mendengar keluhan – keluhan gembala, ya saya pikir memang perlu turun gunung demi GBI dan mereka para gembala,”turup Pdt. DR. Japarlin Marbun.
