DPP GAMKI : Rencana Import Beras Rugikan Petani, Harus Dibatalkan

0
GAMKI Menolak rencana Pemerintah untuk melakukan import beras (Foto : dok. bisnis.com)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berencana memenuhi kebutuhan beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Covid-19, dengan melakukan impor.

Kontan saja rencana itu mendapat kritikan dari Bidang Kemaritiman, Pertanian, dan Perikanan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI),  Firmes Nosioktavian di Jakarta, Senin (22/3/2021).

“Informasi akan adanya impor beras di tengah berlebihnya stok beras akan mempengaruhi psikologis harga. Sangat memungkinkan panen raya pertama di tahun 2021 ini harga gabah akan anjlok. Jika harga gabah murah, maka petani akan merugi. Kebijakan impor beras ini sangat merugikan rakyat,” kata Firmes.

Firmes, berkata seharusnya pemerintah membuat kebijakan bagaimana distribusi stok beras dapat berjalan baik serta strategi untuk meningkatkan produktifitas beras di masa panen berikutnya.

“Sepertinya Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan tidak paham maksud dari Presiden Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri dan membatasi impor. Para menteri seharusnya menjalankan apa yang menjadi visi misi Presiden, bukan justru mencoreng wajah Presiden dengan kebijakan impor beras. Rencana impor beras ini harus dibatalkan,” tegasnya.

BACA JUGA  Pedagang UKM “Tumpah Ruah” di Jalan Lingkar Selatan, Salatiga

Di tengah rencana impor beras, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membeberkan data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok periode Januari-Mei 2021. Berdasarkan data tersebut, Syahrul menyebut neraca pangan pokok, khususnya untuk komoditas beras dalam keadaan cukup.

Dalam data tersebut, Syahrul mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17,51 juta ton. Sehingga, jumlahnya menjadi sekitar 24,9 juta ton. Adapun perkiraan kebutuhan yaitu sebesar 12,33 juta ton. Sehingga, muncullah angka surplus 12,56 juta ton.

Menanggapi data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan yang disampaikan Menteri Pertanian, Pegiat pertanian rakyat,  E.F. Pranoto menyampaikan perlu adanya integrasi data dan kebijakan antara berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

BACA JUGA  Selamat Tinggal Tahun 2020 dengan Meninggalkan Banyak PR

“Yang terjadi saat ini sepertinya ada perbedaan data dan kebijakan di antara kementerian. Kementerian yang satu ingin mewujudkan swasembada pangan dan membatasi impor. Kementerian lainnya justru dengan gampangnya memutuskan untuk melakukan impor beras. Ini kan kebijakan yang jelas-jelas bertentangan,” ujar E.F Pranoto yang juga merupakan mantan Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI.

Menurutnya, petani harus mendapatkan keberpihakan dan proteksi agar dapat bertahan menjalankan aktivitas pertanian terkhusus di masa pandemi Covid-19.

“Pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan para pelaku pasar harus berkomitmen untuk mengutamakan produk dalam negeri dan menolak impor seperti perintah dari Presiden Jokowi. Pandemi Covid-19 ini telah mencekik aktivitas ekonomi masyarakat. Jangan sampai kebijakan impor beras, semakin membebani kehidupan masyarakat petani kita,” pungkasnya.

Apa pendapat anda tentang post ini ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini