JAKARTA – Pilkada serentak 2020 rencananya akan digelar pada bulan Desember mendatang. Namun, desakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak kini menguat lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah pun meminta pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 termasuk organisasi masyarakat lainnya. Usul tersebut karena khawatir Pilkada akan menjadi klaster baru mengingat kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya.
Dalam rapat antara KPU dengan pemerintah, diwakili Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jumat (18/9/2020), opsi Perppu baru terakit pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) menguat.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (MPO GAMKI), Michael Wattimena merasa prihatin dengan terus bertambahnya kasus Covid-19. Termasuk baru-baru ini, Ketua KPU RI Arief Budiman dan banyak komisioner KPU juga ikut terpapar.
Terkait dengan Pilkada serentak 2020, Michael berpendapat lebih baik pelaksanaannya ditunda. “Hingga sekarang tingkat keparahan pandemi Covid-19 masih tinggi dan hampir merata disemua daerah. Sebentar nanti akan dimulai masa kampanye, janganlah pilkada ini memunculkan klaster ataupun menjadi episentrum penyebaran virus Covid-19,” ungkap Michael, Selasa (22/9/2020).
“Saya pikir apa yang disuarakan oleh tokoh-tokoh kita, termasuk suara keprihatinan ormas-ormas keagamaan yang meminta penundaan pelaksanaan pilkada serentak, perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan penyelenggara Pilkada,” tambah pria yang pernah menjadi anggota DPR-RI selama 2 periode ini.
Menurut Michael, penundaan Pilkada serentak bisa dilakukan selama 3-6 bulan untuk menata ulang kesiapan pelaksanaan, khususnya terkait tertib disiplin penerapan protokol kesehatan Covid-19.
“Janganlah pilkada serentak ini menjadi klaster ataupun episentrum baru penyebaran virus Covid-19. (Janga sampai) ada daerah-daerah yang saat ini relatif sudah terkendali penyebaran virus Covid-19, nantinya menjadi daerah pandemi. Kita kan harus fokus dan prioritas kesehatan dan keselamatan, DPR sebagai representasi rakyat harus mendengar jeritan hati rakyat,” tutup Michael yang juga Ketua DPP Partai Demokrat. (NW)
