Harapan Umat Kristen Dalam Pilkada Serentak

0
Ketua Umum GKJW, Pdt. Tjondro Firmanto Gardjito. (Foto: IST)

MITRA INDONESIA – Masyarakat di 171 daerah di Indonesia, pada Rabu (27/6/2018) akan memilih kepala daerah. Ketua Umum Grejo Kristen Jawi Wetan, Pdt. Tjondro Firmanto Gardjito meminta masyarakat berpartisipasi aktif baik sebagai pemilih yang datang ke TPS, maupun yang terlibat di Panitia Pemungutan Suara (PPS), karena ini adalah kesempatan untuk mengidupi demokrasi sebagai pilihan masyarakat dalam menata kekuasaan negara.

Pendeta Gereja-gereja di Jawa Timur ini meminta calon kepala daerah untuk menghayati konteks Keindonesiaan yang plural dan heterogen. “Berdasar itu calon kepala daerah sangat diharapkan mampu menerapkan pemerintahan yang berkeadilan, anti-diskriminatif, transparan, memiliki akuntabilitas yang tinggi, dan komunikatif,” katanya.

Diakhir, pendeta yang akrab di sapa Pdt. Tjondro ini menjelaskan demi suksesnya Pilkada serentak ini, GKJW sejak tahun 2017 sudah menggelar doa untuk Pilkada serentak 2018. “Kami sudah berdoa dari tahun 2017 sampai sekarang, baik itu di tingkat organisasi, jemaat lokal yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pesta demokrasi tahun 2018 dan 2019 ini persiapannya sudah harus dilakukan sejak tahun sebelumnya,” tuturnya.

Sedangkan komentar kritis datang dari salah satu orang penting di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Pdt. Dr. Franky Rewah berkata Pilkada adalah pesta kekuasaan, pesta makan minum, pesta uang dan pesta para elit politik. “Pilkada kadang telah menjadi sihir yang menyuntik pikiran rakyat dengan ‘serum’ yang membuat pening dan buta seperti apa itu inti sari demokrasi.  Pilkada kadang menjadi ‘keris’ yang menikam rasa dan hati rakyat sehingga demokrasi terbantai. Inti demokrasi kadang telah dipasung dengan pidato Jurkam yang memanipulasi data.  Membuat kesucian demokrasi ternodai dengan lenggok tari penyanyi yang melelehkan kebenaran ketitik nadir. Juga pilihan murni ternodai dan membelok kearah sebuah pilihan yang kotor dan beracun,” urainya.

Pdt. DR. Franky Rewah

Tambah Ketua Majelis Daerah GPdI ini, keluhuran demokrasi kadang dipatahkan dengan seuntai janji bohong dan mencair diujung pengkhianatan. “Menjadi pertanyaan, masihkah demokrasi dalam Pilkada disebut suara rakyat?  Atau berubah menjadi suara sang kandidat? Entahlah,” tuturnya.

Katanya lagi, diharapkan Pilkada serentak ini tidak menjadikan rakyat sebagai barang mainan untuk pemuas hasrat politik liar para pelakon yang profesional. “Di sini kita hanya bisa berdoa dan berharap, semoga ini benar betul pesta rakyat dan bukan pesta penguasa, semoga pesta Pilkada serempak ini tidak mendepak rakyat pemilih,” harapnya yang penuh ketegasan.

Di sisi lain, ketua Badan Multi Media GPdI, Pdt. Markus Rumampuk mengingatkan Pilkada bukanlah sekedar untuk memilih yang terbaik tetapi juga untuk mencegah yang terburuk berkuasa.

Pdt. Markus Rumampuk

Ketua Persekutuan Pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan (PPHTGD) Kabupaten dan Kota Bekasi, Pdt. Sinyo Sondakh meminta umat Kristen yang daerahnya ada Pilkada supaya ikut menentukan perjalanan daerahnya lima tahun ke depan. “Hak kita dijamin oleh UU untuk ikut dalam Pilkada, itu sebabnya manfaatkan,” pintanya.

Pdt. Sinyo Sondakh

Lebih jauh, pendeta dari GKMI ini mendorong umat Tuhan yang ikut Pilkada untuk dapat memilih calon-calon yang setia pada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. “Kalau calon tidak Pancasilais dan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, jangan dipilih. Kalau boleh juga, kebebasan beribadah yang dijamin oleh UU dapat dipertegas oleh calon yang akan dipilih,” tegasnya.

Diakhir komentarnya, Pdt. Sinyo Sondakh mengingatkan kepada umat Tuhan untuk berdoa buat Pilkada ini karena firman Tuhan memerintahkan umat Tuhan untuk mensejahterakan kota. “Kita harus berdoa buat kota kita, AMIN,” katanya.

Pdt. Haeli Hia

Sekretaris Umum, Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI), Pdt. Haeli Hia, S.Th, juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggungjawab dan kegembiraan ke TPS dan coblos pasangan calon yang menjunjung tinggi pancasila, terpenting harus mengetahui rekam jejaknya. “Ketidakhadiran ke TPS bentuk ketidakpedulian terhadap bangsa,” tegasnya. (Suratinoyo)

 

Apa pendapat anda tentang post ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini